Ekonomi Global dan Ekonomi Regional

Ekonomi Global

a.      Pengertian Globalisasi Ekonomi

Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional – yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global.

Di abad 21 ini adalah sebuah keniscayaan bahwa globalisasi benar-benar terjadi di dunia ini. Setiap negara harus ikut atau dipaksa ikut dalam percaturan globalisasi dunia. Setiap negara yang tidak mengikuti trend globalisasi cenderung terhambat perkembangan negara tersebut khususnya dalam bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi memandang dunia sebagai satu kesatuan. Sebab-sebab terjadinya globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut:

1.      Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi antara bangsa-bangsa di dunia.

2.      Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi.

3.      Semakin majunya kerja sama internasional

Globalisasi ekonomi sangat erat kaitannya dan selalu berhubungan dengan perdangan bebas (free trade). Globalisasi yang membawa arus perdangan bebas dapat menciptakan kawasan perdangan yang lebih luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak lancarnya perdangan internasional. Hambatan-hambatan perdagangan biasanya terjadi karena tarif ekspor dan impor yang diberlakukan terlalu tinggi sehingga barang tidak kompetitif. Disamping itu, hambatan terjadi karena politik dagang yang diberlakukan oleh negara tertentu untuk melindungi produksi dalam negeri. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas.

b.      Dampak Positif Dari Globalisasi Ekonomi

1.      Produksi global dapat ditingkatkan

Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperolah keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan.

2.      Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara

Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

3.      Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri

Perdangan luar negeri yang lebih luas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang lebih luas dari pasar dalam negeri.

4.      Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik

Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekuarangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

5.      Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi

Perusahaan domestik seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dengan adanya dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uuang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan.

c.       Dampak Negatif Dari Globalisasi Ekonomi

1.      Menghambat pertumbuhan sektor industri

Dengan perkembangan yang lebih luas dari sistem perdangan luar negeri menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat menggunakan tarif yang tinggi untuk produk mereka, sehingga menimbulkan hambatan kepada sektor industri dalam perkembangan dan kemajuannya

2.      Memperburuk neraca pembayaran

Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruknya adalah pembayaran netto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung defisit. Efek buruknya terhadap neraca pembayaran karena impor lebih besar dari ekspor adalah neraca pembayaran menjadi defisit.

3.      Sektor keuangan semakin tidak stabil

Globalisasi menyebabkan pengaliran investasi (modal) yang semakin besar. investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di psar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

4.      Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka pangjang

Dalam jangka panjang pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

d.      Sikap Indonesia Menghadapi Globalisasi Ekonomi

Indonesia, dengan sebuah keberanian yang sedikit kurang antisipatif memberanikan untuk berkecimpung bebas dalam perdagangan bebas ini. Terlebih sejak CAFTA (China Asia Free Trade Association) diberlakukan, barang-barang dari China mulai mebanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk dan tampilan yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia.

Sebenarnya banyak pihak yang menyayangkan Indonesia ikut menandatangani CAFTA, karena ekonomi Indonesia masih belum stabil. Namun, bagi beberapa pihak terutama pelaku industri yang mengandalkan bahan baku import dari China, merasakan diuntukan atas masuknya Indonesia ke pasar bebas Asia. Merek mendapatkan bahan baku dengan harga yang jauh lebih murah karena dilakukannya perjanjian penghapusan tarif import sehingga bisa menekan banyak biaya yang harus dikeluarkan.

e.       Pendapat Bank Dunia Mengenai Prospek Ekonomi Global Pada Tahun 2015

Menurut Bank Dunia, Prospek ekonomi global pada tahun 2015 membaik, namun masih beresiko. Berikut pernyataannya:

Washington, 13 Januari 2015: Setelah melewati masa yang sulit pada 2014, negara-negara berkembang akan mulai tumbuh tahun ini karena rendahnya harga minyak, menguatnya ekonomi Amerika, suku bunga global yang rendah dan berkurangnya tekanan domestik di sebagian negara-negara berkembang, demikian menurut laporan Global Economic Prospect (GEP) dari Kelompok Bank Dunia yang dirilis hari ini.

Laporan yang dirilis dua kali setahun ini menyebutkan, setelah tumbuh sebanyak 2,6 persen pada 2014, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3 persen tahun ini, 3,3 persen di tahun 2016 dan 3,2 persen di tahun 2017[1]. Negara-negara berkembang akan tumbuh sekitar 4,4 persen pada 2014 dan bisa naik ke angka 4,8 persen pada 2015, kemudian menguat ke angka 5,3 persen dan 5,4 persen pada 2016 dan 2017.

"Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti ini, negara-negara berkembang harus menggunakan sumber daya mereka untuk mendukung program-program sosial yang menargetkan masyarakat miskin dan melakukan reformasi struktural yangberinvestasi pada sumber daya manusia," kata Presiden Kelompok Bank Dunia, Jim Yong Kim. "Sangat penting juga untuk menghapuskan hambatan-hambatan bagi investasi swasta. Investasi swasta saat ini masih menjadi sumber nomor satu pembuka lapangan kerja dan bisa membantu ratusan juta orang keluar dari kemiskinan."

Di balik perbaikan ekonomi dunia yang berlangsung secara perlahan, ada beberapa tren berbeda yang memiliki berbagai implikasi terhadap pertumbuhan global. Aktivitas di Amerika Serikat dan Inggris mulai meraih momentum bersamaan dengan pasar tenaga kerja yang mulai membaik dan kebijakan moneter yang masih sangat akomodatif. Tapi belum ada perbaikan yang cukup berarti di Eropa dan Jepang, karena kerusakan akibat krisis ekonomi yang lalu. Di sisi lain, Cina kini sangat berhati-hati mengawal pelemahan pertumbuhan ekonominya, yakni sebesar  7,1 persen tahun ini (7,4 persen pada 2014), 7 persen pada 2016 dan 6,9 persen pada 2017. Ini semua masih ditambah dengan jatuhnya harga minyak yang sudah pasti akan merugikan sekaligus menguntungkan sejumlah pihak.

Risiko-risiko yang ada membuat proyeksi ke depan masih cenderung menurun, akibat empat faktor. Pertama adalah perdagangan global yang masih lemah. Kedua, kemungkinan guncangan pada pasar finansial seiring dengan naiknya suku bunga pada beberapa negara maju di waktu yang berbeda-beda. Ketiga adalah seberapa jauh harga minyak yang rendah menggoyang keseimbangan finansial negara-negara produsen minyak. Keempat, risiko dari periode stagnan atau deflasi di wilayah Eropa atau Jepang yang berlangsung lama.

"Yang mencemaskan, macetnya pertumbuhan di beberapa negara maju dan beberapa negara berpendapatan menengah bisa jadi adalah gejala dari krisis ekonomi yang lebih terstruktur dan lebih dalam," kata Kaushik Basu, Senior Vice Presidentdan Ekonom Utama Bank Dunia. "Seiring dengan melambatnya pertumbuhan penduduk di banyak negara, jumlah tenaga kerja muda berkurang, yang berdampak pada menurunnya produktivitas. Tapi harapan masih ada. Rendahnya harga minyak, yang diharapkan akan bertahan sepanjang 2015, mengurangi tingkat inflasi di seluruh dunia dan diperkirakan akan menunda kenaikan suku bunga di negara-negara maju. Ini menciptakan peluang bagi negara-negara pengimpor minyak seperti Cina dan India; kami berharap agar pertumbuhan India bisa mencapai 7 persen pada 2016. Penting sekali bagi sejumlah negara untuk memanfaatkan kesempatan dengan melakukan reformasi fiskal dan struktural, yang bisa mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang dan pembangunan yang inklusif."

Dengan pasar tenaga kerja yang mulai membaik, pengetatan dana yang berkurang, harga komoditas yang lemah dan pasar finansial yang masih rendah, pertumbuhan di negara-negara maju akan tumbuh perlahan pada angka 2,2 persen pada 2015 (dari 1,8 persen pada 2014) dan pada angka sekitar 2,3 persen pada 2016-2017.

Pertumbuhan di Amerika Serikat diharapkan mencapai 3,2 persen pada 2015 (dari 2,4 persen pada 2014), sebelum bertahan antara 3 dan 2,4 persen pada 2016 dan 2017 secara berurutan. Di wilayah Eropa, inflasi yang rendah justru menjadi tidak produktif. Proyeksi untuk wilayah Eropa berada di angka 1,1 persen untuk 2015 (dari 0,8 persen pada 2014) dan naik menjadi 1,6 persen pada 2016 dan 2017. Di Jepang, pertumbuhan akan mencapai 1,2 persen pada 2015 (dari 0,2 persen pada 2014) dan 1,6 persen pada 2016.

Arus perdagangan diperkirakan masih lemah pada 2015. Sejak krisis finansial global, perdagangan global telah menurun secara signifikan, hanya tumbuh kurang dari 4 persen pada 2013 dan 2014, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata sebelum krisis yaitu sebesar 7 persen per tahun.

Laporan GEP ini menganalisa, pertumbuhan yang lemah ini disebabkan oleh rendahnya permintaan dan berkurangnya sensitivitas perdagangan dunia dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktivitas global. Perubahan dalam rantai nilai global (global value chains) dan perubahan komposisi permintaan impor bisa jadi telah berkontribusi pada rendahnya pertumbuhan perdagangan global.

Harga komoditas diperkirakan akan tetap rendah sepanjang 2015. Seperti dibicarakan dalam salah satu bab laporan GEP ini, jatuhnya harga minyak yang di luar kebiasaan pada paruh kedua tahun 2014 bisa mengurangi tekanan inflasi secara signifikan dan memperbaiki transaksi berjalan dan perimbangan fiskal di negara-negara berkembang pengimpor minyak.

"Harga minyak yang rendah akan menyebabkan perpindahan pendapatan yang signifikan dari negara pengekspor minyak kepada negara pengimpor minyak. Bagi eksportir dan importir, harga minyak yang rendah memberikan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah reformasi yang bisa meningkatkan sumber daya fiskal dan membantu tujuan-tujuan lingkungan hidup yang lebih luas," kata Ayhan Kose, Direktur Prospek Pembangunan di Bank Dunia.

Negara-negara berpendapatan menengah yang bisa mendapat keuntungan dari jatuhnya harga minyak adalah India, dimana pertumbuhan diharapkan mencapai 6,4 persen pada tahun 2015 (dari 5,6 persen pada 2014) dan menanjak ke 7 persen untuk 2016 dan 2017. Di Brazil, Indonesia, Afrika Selatan dan Turki, jatuhnya harga minyak akan membantu mengurangi inflasi dan mengurangi defisit transaksi berjalan yang biasanya menjadi sumber kelemahan bagi negara-negara tersebut.

Bagaimana pun, rendahnya harga minyak akan memperlemah aktivitas di negara-negara eksportir. Sebagai contoh, ekonomi Rusia akan tumbuh sekitar 2,9 persen pada 2015, kemudian kembali ke zona positif pada 2016 dengan proyeksi pertumbuhan 0,1 persen.

Kontras dengan negara-negara berpendapatan menengah, aktivitas ekonomi di negara berpendapatan rendah justru menguat pada 2014 didukung oleh peningkatan investasi sektor publik, perluasan sektor jasa secara siginifikan, panen yang baik dan banyaknya dana yang masuk. Pertumbuhan di negara berpendapatan rendah diharapkan tetap kuat sebesar 6 persen pada 2015 sampai 2017, meskipun rendahnya harga minyak dan komoditas akan menahan laju pertumbuhan ini khususnya bagi negara-negara berpendapatan rendah pengekspor komoditas.

"Risiko terhadap ekonomi global tetap ada. Negara dengan kerangka kebijakan yang lebih kredibel dan pemerintah yang berorientasi pada reformasi akan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan 2015," demikian kesimpulan Franziska Ohnsorge, penulis utama dari laporan GEP tersebut.

Ekonomi Regional

Dalam praktiknya, perdagangan antarnegara tidak hanya dilakukan antarnegara. Negara juga melakukan kerja sama dengan lembaga ekonomi, baik di tingkat regional maupun internasional. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan cara menjadi anggota atau tidak.

Di era globalisasi ini, kerja sama ekonomi internasional dilakukan melalui pakta atau lembaga. Lembaga ini dapat berskala regional maupun internasional. Lembaga ekonomi regional mewadahi kepentingan negara-negara di suatu kawasan tertentu. Adapun lembaga ekonomi internasional mewadahi kepentingan dunia pada umumnya dan anggota pada khususnya.

a.      Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara Asean (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang sosial-budaya, ideologi politik, ekonomi dan kepentingan berbeda ke dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, khususnya bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah multi dimensi yang sarat kepentingan.

Masyarakat Ekonomi Asean dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global.Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan Asean yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun komunitas ASEAN pada tahun 2020 mendatang.

Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.

Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat  pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

b.      Perubahan-Perubahan Setelah Adanya MEA

1.      Prosedur Bea Cukai Lebih Sederhana

Menurut Tari, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan memiliki sistem yang dapat memantau pergerakan barang dalam perjalanannya ke negara-negara ASEAN. Tidak hanya itu, izin barang ekspor pun akan lebih cepat. Ini akan menghemat waktu dan biaya ekspor.

2.      Adanya Sistem Self-Certification

Ini adalah sistem yang memungkinkan pengekspor menyatakan keaslian produk mereka sendiri dan menikmati tarif preferensial di bawah skema ASEAN-FTA (Free Trade Area). Tanggung jawab utama dari sertifikasi asal dilakukan oleh perusahaan yang ikut berpartisipasi dengan menyertakan faktur komersial dokumen seperti tagihan, delivery order, atau packaging list.

Fungsinya adalah memudahkan pebisnis dalam melakukan ekspansi ke negara-negara anggota ASEAN lainnya.

3.      Harmonisasi Standar Produk

Meski masih belum ditetapkan seperti apa standar dari masing-masing jenis produk, namun ASEAN akan memberlakukan sistem yang meminta masing-masing industri agar sesuai dengan standar kualitas mereka.

Hingga saat ini, terdapat 7 jenis produk yang menjadi prioritas mereka.

o   Produk karet

o   Obat tradisional

o   Kosmetik

o   Pariwisata

o   Sayur dan buah segar

o   Udang dan budidaya perikanan

o   Ternak

Selain ketiga hal di atas, ada juga penjelasan bahwa pemerintah akan mendukung program globalisasi UKM, seperti:

·         Mencari pasar baru di luar negeri

·         Promosi ekspor

·         Delegasi promosi perdagangan

·         Mendorong spesialisasi dalam memperluas pasar luar negeri

·         Mendukung pencapaian standar internasional

·         Mendukung pengembangan global brand

·         Memberi bantuan kepada UKM yang memiliki prospek baik untuk mengekspor produknya

Tugas utama kita sebagai warga Negara adalah bagaimana merubah  image terhadap barang - barang lokal dibawah standar kualitas yang mayoritas dengan harga relatif mahal dari barang impor. Ya, masih banyaknya anggapan tentang merek luar lebih berkualitas ketimbang produk lokal akan mempersulit pelaku UKM, padahal tidak sepenuhnya begitu.

Untuk itu, tiap UKM harus memperbaiki kualitas produknya agar semua konsumen bisa bangga dengan kualitasnya. Pemerintah juga dirasa perlu untuk terus mengedukasi masyarakat agar cinta terhadap produk lokal, dan masyarakat juga perlu menghilangkan persepsi yang kerap menilai buruk merek lokal.

c.       Dampak MEA 2015 Bagi Indonesia

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung. 

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013). 

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastrukur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang.

Sumber:

www.worldbank.org/globaloutlook

www.academia.edu

www.id.wikipedia.org

Perkembangan Akuntansi Di Asia

Banyak negara berkembang mempunyai sejarah penjajahan seperti Indonesia (Belanda); India, Pakistan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia (Inggris); dan philipina (Spanyol/AS). Cina juga telah di pengaruhi oleh ide barat dan sosialis dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997, banyak negara berkembang di Asia mengalami kemunduran kepercayaan diri didalam pasar keuangan, yang berujung pada krisis finansial. Salah satu jalan keluar dari hal ini adalah meningkatkan kualitas dan transparansi akuntansi dengan cara mengadopsi kualitas dan transparansi akuntansi, dengan cara mengadopsi kualitas yang lebih tinggi dari standar akuntansi. 

Jenis-jenis sistem akuntansi internasional

·         Anglo-American Accounting

Sistem akuntansi cenderung kurang konservatif atau lebih moderat dan lebih transparan dibandingkan dengan negara Germanic, Latin, dan jepang. Diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris, dan negara yang punya hubungan kuat dengan Amerika Serikat maupun Inggris. Contohnya pada negara Amerika serikat dimana akuntansi memfokuskan terhadap perusahaan besar dan kepentingan dari para investor.

·         Nordic Accounting

Akuntansi pada negara-negara Nordic memiliki kesamaan dengan negara-negara Anglo-America. Termasuk kedalam kelompok ini adalah Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan norwegia. Akuntansi jenis ini cenderung kurang konservatif dan lebih transparan dibandingkan dengan negara Germanic dan latin, tapi tidak seperti yang ada pada kelompok Anglo-America. Contohnya yaitu pada negara Swedia dimana tradisi akuntansinya memberikan preferensi atas informasi yang dibutuhkan untuk kreditor, pemerintah dan otoritas pajak. Bursa saham Swedia juga telah berkembang menjadi penting dan merupakan titik potensial yang penting untuk negara-negara Nordic.

·         Germanic Accounting

Dalam beberapa hal, kelompok negara Germanic secara signifikan berbeda dengan kelompok Anglo-America dan Nordic. Pengaruh hukum perusahaan dan pajak sangat tinggi. Termasuk kedalam kelompok Germanic adalah Jerman, Austria, Israel, dan Swiss. Akuntansi ini cenderung relatif konservatif dan lebih rahasia dengan akuntansi Anglo-America. Contohnya yaitu pada negara Swiss dimana sistem akuntansi yang digunakan adalah yang paling konservatif dan paling rahasia di seluruh dunia. Praktek akuntansi di Swiss didominasi oleh hukum perusahaan dan regulasi pajak yang mengatur profesi akuntansi.

·         Latin Accounting

Kelompok ini sama seperti kelompok Germanic dalam hal hukum perusahaan dan pajak.Kelompok latin dapat dibagi kedalam beberapa kelompok yang lebih maju, termasuk didalamnya adalah Argentina, Belgia, Perancis, Portugal, Spanyol dan Itali. Dan kelompok yang kurang maju adalah Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay. Akuntansi cenderung relatif konservatif dan rahasia dibandingkan dengan negara-negara Anglo-America. Contohnya adalah negara italia dimana kepentingan pemerintah dan petugas pajak lebih diutamakan daripada pemegang saham. Akuntansi di Italia dalam prakteknya dapat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Eropa.

·         Asian Accounting

Sistem akuntansi pada kelompok negara-negara Asia berbeda dengan sistem akuntansi pada negara-negara di kelompok Anglo-American, Nordic, Germanic, dan Latin. Akuntansi Asia cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia jika dibandingkan dengan negara-negara Anglo-America. Contoh negaranya adalah Jepang dimana tradisi akuntansi Jepang memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor dan petugas pajak. Serta pemerintahan Jepang memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem akuntansi di Jepang dalam segala aspek. Banyak perusahaan di Jepang mempersiapkan laporan keuangan tambahan dalam bahasa inggris yang ditunjukan bagi pengguna luar negeri.

Perkembangan Akuntansi di Asia

1.      Thailand

·         Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonisasi atau penjajahan.

·         Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika.

·         Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya.

·         Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS.

·         Thailand SEC mewajibkan seluruh perusahaan yang tercatat di bursa Thailand untuk diaudit oleh Akuntan Publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Thailand

1.      Sumber Pendanaaan 

Sumber pendanaan dari negara Thailand berasal dari Ekonomi Thailand yang bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat. Dengan mengekpor apa yang dimiliki negara Thailand seperti beras maupun produk-produk lain dapat membuat pendapatan negara Thailand bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan dapat dijadikan pendanaan bagi negara. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka semakin besar juga pendanaan atau pembelanjaan yang dapat dikeluarkan oleh negara Thailand. 

2.      Sumber Hukum

Pendiri hukum Thailand modern adalah Pangeran Rabi dari Ratchaburi yang memainkan peran utama dalam memperkenalkan sistem modern administrasi peradilan. Penyusunan Kode Sipil dan komersial dimulai pada masa pemerintahan Raja Rama V dan selesai pada masa pemerintahan Raja Rama VII. Revolusi 1932 memiliki efek penting pada sistem hukum dan peradilan Thailand karena mengubah bentuk pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Konstitusi vested kekuasaan kehakiman dengan Pengadilan. Hakim melaksanakan tugasnya atas nama Raja dan terjamin kemandirian dalam kasus mengadili menurut hukum yang berlaku.

3.      Perpajakan 

Informasi pajak Thai : perpajakan umum atas penghasilan, bagaimana itu dihitung , kapan harus membayar pajak , apa ada pembebasan dan banyak lagi. Semua individu, apakah asing atau Thai , yang bekerja di Thailand atau memiliki penghasilan kena pajak harus mengajukan permohonan untuk nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Pendapatan pada presentasi dari kartu identitas atau paspor asing Thailand dan bukti dari kebutuhan untuk nomor tersebut. Ada tarif pajak yang lebih rendah untuk perusahaan UKM dan kemitraan hukum , berarti dalam kasus ini, suatu entitas dengan tidak lebih dari 5 juta Baht modal disetor . Posisi pajak adalah sebagai berikut : - di mana laba bersih kurang dari 150.000 Baht dalam periode akuntansi : tidak ada pajak - di mana laba bersih lebih dari 150.000 Baht tetapi kurang dari 1 juta Baht dalam periode akuntansi : pajak 15 persen - di mana laba bersih melebihi 1 juta Baht dalam periode akuntansi : 23 persen pajak untuk periode akuntansi yang dimulai dari 1 Januari 2012 , dan pajak 20 persen untuk periode akuntansi terhitung sejak 1 Januari 2013 Kantor pajak utama di Bangkok , tetapi ada Departemen Pendapatan kantor cabang di seluruh Thailand . Kantor Utama juga memiliki personel berbahasa Inggris yang dapat membantu dengan pajak pengarsipan, informasi umum atau untuk mencari cabang. 

4.      Ikatan Politik dan Ekonomi 

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara . Peradilan adalah independen dari eksekutif dan legislatif . Kerajaan Thailand dan Kerajaan Siam akhir berada di bawah kekuasaan absolut raja- raja . Namun, setelah ' revolusi demokratik ' pada tahun 1932 , dipimpin oleh birokrat dan militer kebarat-baratan yang berorientasi tradisional , negara resmi menjadi di bawah monarki konstitusional dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi tertulis pertama dikeluarkan. Namun politik menjadi arena pertempuran antara faksi-faksi elit lama dan baru , birokrat , dan jenderal . Kudeta terjadi dari waktu ke waktu , sering membawa negara di bawah pemerintahan junta belum lain . Sampai saat ini Thailand telah memiliki tujuh belas charter dan konstitusi , yang mencerminkan tingkat tinggi ketidakstabilan politik . Setelah kudeta berhasil , rezim militer telah dibatalkan konstitusi yang ada dan diumumkan charter interim . Negosiasi antara politisi , orang berpengaruh dan jenderal telah menjadi faktor utama untuk pemulihan stabilitas politik sementara. 

5.      Inflasi 

Maret, harga konsumen naik 0,22% dari bulan sebelumnya, yang hampir tidak berubah dari kenaikan 0,23% yang diamati pada bulan Februari. Menurut Departemen Perdagangan, kenaikan Maret adalah hasil dari kenaikan harga untuk makanan dan minuman non-alkohol serta untuk transportasi dan komunikasi. Inflasi tahunan naik tipis dari 2,0% pada bulan Februari menjadi 2,1% pada bulan Maret. Hasilnya adalah setara dengan ekspektasi pasar. Harga konsumen inti, yang mengecualikan energi dan harga pangan segar, turun sedikit dari 0,27% pada Februari menjadi 0,08% pada bulan Maret. Selain itu, inflasi inti tahunan naik tipis menjadi 1,3% (Februari: 1,2%). Inflasi inti masih dalam kisaran target bank sentral sebesar 0,5% -3.0%. The Bank of Thailand memproyeksikan inflasi akan rata-rata 2,4% pada tahun 2014. FocusEconomics Consensus Forecast panelis memperkirakan inflasi rata-rata 2,8% pada tahun 2014, yang turun 0,1 poin persentase dari Konsensus bulan lalu. Untuk tahun 2015, panelis melihat rata-rata inflasi sebesar 3,1%. 

6.      Tingkat Perkembangan Ekonomi 

Pada tahun 2010 ekonomi negara thailand akan tumbuh lebih dari 7% setahun ini namun melambat pada tahun 2011, walaupun awal tahun adanya kekerasaan dan bencana. Berikut merupakan beberapa faktor untuk menunjang Perekonomian dinegara Thailand. 1. Pertanian (agrikultur) Hasil pertanian yang utama di Thailand Beras, singkong (tapioca), karet, jagung, tebu, kelapa, kacang kedelai 2. Pertambangan Hasil pertambangan meliputi timah (hasil pertambangan utama), tembaga, minyak dan gas, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. 3. Industri Industri yang dikembangkan masih bersifat industri pengolahan hasil alam, seperti pengolahan beras, pengolahan karet mentah, pemintalan benang, tekstil, semen, dan berbagai produk olahan minyak bumi. Saat ini mulai berkembang industri perakitan komponen elektronika dan otomotif. 4. Pariwisata Pemerintah Thailand menggabungkan konsep wisata alam dan wisata budaya. Salah satu objek wisata alam yang terkenal adalah Pantai Pattaya di Teluk Siam dan panorama indah pegunungan di Chiang Mai (Pegunungan Utara). Wisata budaya berupa bangunan-bangunan sejarah atau tarian khas Thailand. 

7.      Tingkat Pendidikan 

Dalam acara rapat dengan Atase Pendidikan (atdik) yaitu untuk pemantapan program kerja dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Bangkok (SILN), telah di paparkan tentang sistem pendidikan di Thailand. Dalam paparan tentang sistem pendidkan di Thailand ternyata ada kesamaan dengan sitem pendidikan di Indonesia dan ada juga perbedaanya. Berikut ini penjelasannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu : pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal.Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari : program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan dan interest group program. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun, dengan rincian grade sebagai berikut : • Pendidikan play group dan TK usia 3-6 tahun • Pendidikan Sekolah dasar (selama 6 tahun), grade 1-6 • Pendidikan Sekolah Menengah (selama 3 tahun), grade 7-9 • Pendidikan Sekolah Menengah atas (selama 3 tahun), grade 10-12 Untuk grade 7-12 dalam satu kompon sekolahan, mereka tak harus mendaftar lagi , sudah otomatis melanjutkan di sekolah itu. Ujian Nasional (UN) di Thailand dikoordinasikan oleh Bureu of Education Testing Office dari Komisi Pendidikan Dasar yang memakai Sistem Ordinary National Education Test (O-net). UN di wajibkan untuk grade 3, 6, 9 dan 12. Ada 8 mata pelajaran yang di-UN kan yaitu : 1. Bahasa Thai 2. Matematika 3. Science 4. Ilmu sosial 5. Agama dan Kebudayaan 6. Bahasa asing 7. Health dan Physical Education 8. Art, Career dan Technology Sedangkan siswa dari grade 1,2,4,5,7,8,10 dan 11, mengikuti ujian kelas dari sekolah masing-masing yang mengacu dari Office of Academic affair , Kementrian Pendidikan Thailand, secara serentak. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kawan-kawan. 

8.      Budaya 

Budaya dari Thailand menggabungkan kepercayaan budaya dan karakteristik adat ke daerah yang dikenal sebagai Thailand modern ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja, bersama dengan tetangga pra-sejarah budaya Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi terutama oleh Animisme , Hindu , Buddha , serta oleh migrasi kemudian dari Cina , dan selatan India

2.      Indonesia

Berdasarkan seajarah, sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi, ikatan antara kedua negara rusak pada pertengahan tahun 1900. Indonesia berubah mengikuti praktik akuntansi AS. IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan GAAP As pada waktu itu. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan. Indonesia telah membuat perkembangan ekonomi yang bagus pada dekade yang lalu. Tetapi krisis fiansial asia membuat negara ini menuju ke arah kemiskinan. Sejak krisis, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan sosial dan politik. Yang menghasilkan perubahan substansial dan merubah drajat kemakmuran sperti sebelum krisis. Pada tahun 1994, komite standar akuntansi keuangan direkonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI, sekarang DSAK bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi indonesia dengan IFRS.

3.      Vietnam

Standar akuntansi Vietnam

Globalisasi  membawa  pengaruh  mendasar  pada  pergerakan  informasi dan  perpindahan modal.  Multi  National  Corporation  (MNC)  beroperasi  di       berbagai  negara  dengan  berbagai macam  standar  pelaporan  keuangan.        Sementara  itu  dalam  pengambilan  keputusan  investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS  (International             Financial Reporting  Standards)  menjawab  tantangan  bagaimana  pelaporan        keuangan  harus  dilakukan. Arus  besar  dunia  sekarang  ini  sedang  menuju     ke  dalam  satu  standar  pelaporan.  Satu  per  satu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS.

Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya telah mengadopsi IFRS. Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa. IFRS (International Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk mempekuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.

Adopsi    penuh   standar  akuntansi   internasional    adalah   mengadopsi    standar akuntansi  internasional   secara   penuh   tanpa   adanya   perubahan-perubahan   untuk diterapkan     di   suatu   negara.   Adopsi    dan    implementasi    standar     akuntansi internasional    (IAS)  yang    sekarang   menjadi  International     Financial   Reporting Standard     (IFRS)  bukanlah     suatu   yang   mudah.

Pengadopsian IFRS di Vietnam dipengaruhi oleh :

1.      Tingkat pendidikan merupakan pilar penting dalam perkembangan standar akuntansi modern. Keputusan adopsi IFRS merupakan langkah strategis dan penting yang memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, kompetensi, dan kepakaran dalam memahami standar. Pertimbangan profesional dan kepakaran akuntan tentunya hanya dapat diperoleh melalui tingkat pendidikan yang tinggi. Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu mencapai kompetensi ini sehingga mendukung adopsi IFRS.

2.      Keberadaan pasar modal suatu negara akan mendorong negara dalam menerapkan standar akuntansi yang baik demi menjamin kualitas informasi yang berguna bagi investor. Di negara yang memiliki pasar modal, organisasi penyusun standar cenderung menerapkan sistem akuntansi yang menjamin dihasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan berguna bagi investor. Keberadaan pasar modal saja tidak cukup, perkembangan pasar modal yang berbeda di setiap negara akan menunjukkan perhatian yang berbeda terhadap perlunya sistem akuntansi yang berkualitas.

3.      Perekonomian yang terbuka untuk diaksesoleh investor luar negeri akan membawa manfaat tersendiri. Semakin terbukanya ekonomi, maka semakin besar kemampuan negara untuk menarik modal asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan perekonomian yang terbuka, akan mendapat banyak tekanan beragam dari kepentingan pihak internasional baik investor luar negeri, MNC, kantor akuntan internasional, dan institusi keuangan internasional. Tekanan pihak eksternal tersebut merupakan dorongan utama untuk mewujudkan kualitas informasi akuntansi yang lebih baik dengan meningkatkan keterbandingan sehingga mendorong adopsi IFRS.

4.      Negara dengan mekanismeperlindungan investor yang lemahakan semakin tinggi kemungkinannya mengadopsi IFRS sebagai upaya meningkatkan perlindungan investor melalui penyajian informasi keuangan yang komprehensif dan dapat dibandingkan melalui standar internasional. Negara dengan tingkat perlindungan investor yang semakin rendah akan memiliki insentif untuk mengadopsi IFRS guna mengurangi resiko ekspropriasi terhadap pemegang saham non sepengendali.

5.      Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan perkembangan sistem akuntansi. Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan fungsi akuntansi sebagai instrumen pengukuran dan komunikasi yang penting. Aktivitas bisnis dan perekonomian menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sehingga memerlukan standar akuntansi yang semakin baik dan berkualitas seperti IFRS.

6.      Kualitas regulator yang semakin baik di negara berkembang akan meningkatkan kemungkinan adopsi IFRS. Negara yang mengadopsi IFRS mengharapkan bahwa adopsi IFRS akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan alokasi modal untuk meningkatkan perkembangan sektor swasta.

7.      Keberadaan standar akuntansi lokal yang berarti bahwa negara dengan perkembangan stanar yang sebelumnya mengacu ke standar akuntansi internasional akan semakin mungkin untuk mengadospi IFRS dibandingkan negara dengan perkembangan standar akuntansi yang tidak mengacu ke standar internasional karena tidak menimbulkan biaya pelaihan yang besar.

8.      Faktor irasional lain yaitu karena ingin memperoleh legitimasi eksternal misalnya mitra utama perdagangan atau karena ketergantungan politis dengan negara tertentu atau kelompok kerja sama tertentu.

4.      Brunei Darussalam

Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010. 

Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.

Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.

·     8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam :

1. Sumber Pendanaan

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri

2. Sistem Hukum

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei.

Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di antaranya adalah penduduk setempat. Ketua Mahkamah Agung adalah hakim dari Pengadilan Tinggi Hongkong. Tidak ada sistem juri di Brunei dan seorang Hakim atau Hakim duduk sendirian untuk mendengar kasus hukuman mati kecuali untuk kasus-kasus dimana 2 Hakim Pengadilan Tinggi akan duduk. Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Pengadilan Banding duduk dua kali setahun selama sebulan setiap kali. Banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus pidana tidak lagi tersedia, sementara masih mempertahankan hak yang sangat terbatas banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus perdata.

3. Perpajakan

Brunei tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak untuk membiayai tunjangan kesejahteraan negara. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau No Goods & Services Tax (GST), serta tidak ada Value-Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan satu-satunya pajak yang dibayar hanyalah Pajak Jalan.

4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Brunei memiliki hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan Negara-negara lain serta ikut sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRT dan Republik Tiongkok. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional. Brunei tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti APEC, ASEAN dan WTO.

5. Inflasi

Brunei memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi. Kemampuan kesultanan Brunei untuk menyediakan program kesejahteraan yang berlimpah menjamin legitimasi yang sangat diperlukan oleh negara di dalam lingkungan politik tanpa perwakilan politik dan bentuk partisipasi politik yang berarti.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Brunei ialah penghasil minyak yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan pengeluaran sebanyak 180,000 tong (29,000 m³) sehari, serta juga penghasil gas yang terbesar keempat di dunia. Tingkat pertumbuhannya melambung naik dengan kenaikan harga petroleum pada tahun 1970-an dan puncaknya pada tahun 1980 dengan tingkat pertumbuhannya sebesar AS$5.7 bilion. Bagaimanapun, tingkat pertumbuhannya merosot sedikit dalam waktu lima tahun berturut-turut, dan kemudian jatuh hampir 30% pada tahun 1986. Kejatuhan tingkat pertumbuhannya ini diakibatkan oleh jatuhnya harga petroleum serta pemotongan pengeluaran oleh Brunei.

Tingkat pertumbuhan di Brunei mulai sedikit naik sejak tahun 1986, dan tumbuh sebanyak 12% pada tahun 1987, 1% pada tahun1988, dan 9% pada tahun 1989. Pada tahun-tahun belakangan ini, tingkat pertumbuhannya sebesar 3.5% pada tahun 1996, 4.0% pada tahun 1997, 1.0% pada tahun 1998, dan anggaran 2.5% pada tahun 1999 (disebabkan oleh harga minyak yang lebih tinggi pada separuh kedua). Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan di Brunei pada tahun 1999 sebanyak kira-kira AS$4.5 bilion masih jauh daripada tingkat pertumbuhan puncak pada tahun 1980.

Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998, bersama-sama dengan naik turun harga minyak telah mewujudkan ketidakpastian serta ketidakstabilan dalam ekonomi di Brunei. Selain itu, jatuhnya lembaga AMEDEO, syarikat pembinaan Brunei yang terbesar proyek-proyeknya membantu meningkatkan ekonomi dalam negeri yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi.

7. Tingkat Pendidikan

Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu :

a.       Sistem dwibahasa di semua sekolah

b.      Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah

c.       Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berahlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistim pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara “commonwealth” seperti Inggris, Malaysia,

8. Budaya

Brunei Darussalam adalah Negara dengan muti etnis, dimana etnis-etnis tersebut tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Barunay. Keragaman yang ada dalam etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan budaya, sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei yang beragama islam lebih cenderung menjadi Brunei Malays, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara bahasa Melayu.

5.      Jepang

Sistem akuntansi di Jepang

Regulasi akuntansi

•      Penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 oleh ASBJ

•      Tahun 2003 didirikan Certified Public Accountant and Auditing Oversight Board.

•      ASJB juga bekerja sama dengan IASB dalam mengembangkan IFRS (2011)

Pengukuran akuntansi

•      Laporan Konsolidasi

•      Goodwill diukur berdasarkan nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi & diamortasikan 20tahun

•      Metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasionalnya.

6.      Cina

Perubahan besar tekanan di bawah Cina terjadi dari fokus utama pada informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, yang. Menuju ke sudut pandang yang lebih luas termasuk oleh investor, kreditor dan manajemen perusahaan. Sebuah keputusan yang berorientasi mikro yang menahan ukuran kontrol makro ekonomi-keseimbangan yang diberikan ke tradisis Cina oleh keseragaman dan peraturan yang detail. RRC adalah negara yang menganut paham komunis, oleh karena itu pemerintah, melalui hukum yang ditetapkan oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah pengaruh utama dari akuntansi dan auditing. Meskipun sejarah akuntansi di Cina bisa dilacak 2000 tahun yang lalu, pada awal tahun 1900 sistem pembukuan ganda dikenalkan,. Kemudian pada tahun 1940, sistem akuntansi berorientasi barat dilaksanaka pada perusahaan besar dan pelajaran akuntansi di tingkat universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK dan AS. Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah drastis dengan pengenalan sistem akutansi Uni Soviet dan tekanan atas keseragaman dan kontrol terpusat untuk tujuan rencana nasional. Sejak 1978, pendekatan ini telah dimodifikasi mengikuti kebijakan "pintu terbuka" ke dunia luar dan program ambisius Cina untuk meodernisasi. Dengan mreformasi ekonomi yang menuju ke arah orientasi ekonomi telah mendatangkan beberapa reformasi akuntansi. Hukum akuntansi RRC diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi pada 1993 dan lagi 1999, ditetapkan prinsip umum yang peduli tentang pean dan lingkungan akuntansi, dan didukung oleh MOF untuk mengeluarkan standar akuntansi. Pada tahun 1992, dasar akuntansi untuk perusahaan bisnis dan kerangka kerja konseptual unuk RRC di keluarkan, pada awal tahun 1993 standar akuntansi dikembangkan ke dalam berbagai topik dengan standar akhir yang dikeluarkan. Pada tahun 1998, peraturan yang diaplikasikan untuk bergabung ke perusahaan diganti dengan keluarnya sistem akuntansi untuk bergabung dengan PT. mengikuti revisi peraturan akuntansi pada tahun 1999, Dewan RRC juga mengeluarkan FARR untuk perusahaan. Yang mana memperbaharui definisi dari aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan dan beban yang sebelumnya sama dengan standar dasar. FARR juga mengelompokan komponen pertanyaan keuangan/laporan keuangan termasuk laporan arus kas, neraca saldo dan laporan laba rugi. Standar akuntansi yang baru, dibangun sebagai standar dasar dan rangkaian dari standar spesifik, yang menggambarkan perubahan besar dengan pendekatan dalam akuntansi Cina dalam hal semua perusahaan sekarang perlu patuh dengan gabungan dari prinsip akuntansi. Tetapi isi yang paling penting dalam konteks standar akuntansi yang baru. Ini mengambarkan sebuah area baru dalam akuntansi Cina. Satu berdasarkan dari pendekatan pasar yang berorientasi barat lebih dari gaya lama Uni Soviet. Akuntansi keuangan berdasakan pada kesamaan sember dana dan pengaplikasian dana, telah diperbaharui dan diganti dengan penjumlahan akuntansi, dimana aset-aset equal liabiltas ditambah modal/ekuitas pemilik. Dalam pembuatan perubahan ini, kepentingan grup pengguna yang lebih luas melebihi pemerintah. Telah dikenali, di beri nama, investor, kreditor dan manajemen perusahaan. Informasi akuntansi sekarang harus bertemu dengan lebih dari persyaratan untuk kontrol makro ekonomi nasional. Jadi posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi bisa dimengerti dan praktik finansial &administrasi yang telah dikuatkan, informasi akuntansi juga harus bertemu dengan kepentingan/kebutuhan pengguna eksternal dan manajemen. Meskipun pemerintah melalui MOF dan agensi akuntansi resmi, DAAA telah menetapkan reformasi akuntansi, ini sangat adil untuk dikatakan bahwa organisasi akuntansi ,yang notabene adalah Asosiasi Akuntansi Cina, sebuah badan yang mengkhususkan dalam penelitian dalam pendidikan, teori dan praktik akuntansi, telah memainkan peranan penting. Asosiasi ini didirikan pada tahun 1980, membentuk grup penelitian dalam teori dan standar akuntansi dengan kebanyakan anggotannya yang memiliki pendidikan setara dengan profesor.

•      Sejarah akuntansi Cina berawal pada tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu

•      Pada awal tahun 1900 sistem pembukuan ganda dikenalkan, Kemudian pada tahun 1940, sistem akuntansi berorientasi barat dilaksanaka pada perusahaan besar dan pelajaran akuntansi di tingkat universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK dan AS.

•      Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah drastis dengan pengenalan sistem akuntansi Uni Soviet dan tekanan atas keseragaman dan kontrol terpusat untuk tujuan rencana nasional. Sejak 1978, pendekatan ini telah dimodifikasi mengikuti kebijakan "pintu terbuka" ke dunia luar dan program ambisius Cina untuk medernnisasi.

•      Tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkan Standar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis ( Accounting Standar for Business Enterprises – ASBE )

•      Komite Standar Akuntansi Cina (China Accounting Standards Committee--CASC) didirikan pada tahun 1998

•      ASBE yang baru diterbitkan pada tahun 2001. Sebelum tahun 2005, seluruh perusahaan milik Negara akan diwajibkan untuk mengadopsi ASBE dan selanjutnya akan diperluas kepada seluruh perusahaan berukuran menengah dan besar

7.      Singapura

•      Standar akuntansi dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2003 harus memenuhi SFR.

•      Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang berhubungan

•      Singapura telah mengadopsi semua Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005.

8.      Korea Selatan

Standar akuntansi keuangan di korea selatan

•      Korea Accounting Standards Board (KASB) telah merilis sebuah laporan pada pelajaran dari adopsi Korea dari International Financial Reporting Standards (IFRS).

•      Korea mengumumkan 'roadmap' untuk adopsi setara Korea International Financial Reporting Standards (K-IFRS) pada tahun 2007

•      Sebanyak 3.126 entitas, termasuk 1.783 entitas yang terdaftar, 201 lembaga keuangan non-terdaftar dan 1.142 entitas non-terdaftar, mulai menerapkan IFRS pada tahun 2011.

http://staff.ui.ac.id/system/files/users/martani/material/pak12keragamanstandarcompatibilitymode.pdf

http://destytrisnayannis.blogspot.com/2014/04/akuntansi-internasional-brunei.html

http://ajenghp.blogspot.com/