Banyak negara berkembang mempunyai sejarah
penjajahan seperti Indonesia (Belanda); India, Pakistan, Hong Kong, Singapura
dan Malaysia (Inggris); dan philipina (Spanyol/AS). Cina juga telah di
pengaruhi oleh ide barat dan sosialis dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997,
banyak negara berkembang di Asia mengalami kemunduran kepercayaan diri didalam
pasar keuangan, yang berujung pada krisis finansial. Salah satu jalan keluar
dari hal ini adalah meningkatkan kualitas dan transparansi akuntansi dengan
cara mengadopsi kualitas dan transparansi akuntansi, dengan cara mengadopsi
kualitas yang lebih tinggi dari standar akuntansi.
Jenis-jenis
sistem akuntansi internasional
·
Anglo-American Accounting
Sistem akuntansi
cenderung kurang konservatif atau lebih moderat dan lebih transparan
dibandingkan dengan negara Germanic, Latin, dan jepang. Diterapkan di Amerika
Serikat dan Inggris, dan negara yang punya hubungan kuat dengan Amerika Serikat
maupun Inggris. Contohnya pada negara Amerika serikat dimana akuntansi
memfokuskan terhadap perusahaan besar dan kepentingan dari para investor.
·
Nordic Accounting
Akuntansi
pada negara-negara Nordic memiliki kesamaan dengan negara-negara Anglo-America.
Termasuk kedalam kelompok ini adalah Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan
norwegia. Akuntansi jenis ini cenderung kurang konservatif dan lebih transparan
dibandingkan dengan negara Germanic dan latin, tapi tidak seperti yang ada pada
kelompok Anglo-America. Contohnya yaitu pada negara Swedia dimana tradisi
akuntansinya memberikan preferensi atas informasi yang dibutuhkan untuk
kreditor, pemerintah dan otoritas pajak. Bursa saham Swedia juga telah
berkembang menjadi penting dan merupakan titik potensial yang penting untuk
negara-negara Nordic.
·
Germanic Accounting
Dalam
beberapa hal, kelompok negara Germanic secara signifikan berbeda dengan
kelompok Anglo-America dan Nordic. Pengaruh hukum perusahaan dan pajak sangat
tinggi. Termasuk kedalam kelompok Germanic adalah Jerman, Austria, Israel, dan
Swiss. Akuntansi ini cenderung relatif konservatif dan lebih rahasia dengan
akuntansi Anglo-America. Contohnya yaitu pada negara Swiss dimana sistem
akuntansi yang digunakan adalah yang paling konservatif dan paling rahasia di
seluruh dunia. Praktek akuntansi di Swiss didominasi oleh hukum perusahaan dan
regulasi pajak yang mengatur profesi akuntansi.
·
Latin Accounting
Kelompok
ini sama seperti kelompok Germanic dalam hal hukum perusahaan dan
pajak.Kelompok latin dapat dibagi kedalam beberapa kelompok yang lebih maju,
termasuk didalamnya adalah Argentina, Belgia, Perancis, Portugal, Spanyol dan
Itali. Dan kelompok yang kurang maju adalah Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko,
Peru, dan Uruguay. Akuntansi cenderung relatif konservatif dan rahasia
dibandingkan dengan negara-negara Anglo-America. Contohnya adalah negara italia
dimana kepentingan pemerintah dan petugas pajak lebih diutamakan daripada
pemegang saham. Akuntansi di Italia dalam prakteknya dapat dibandingkan dengan
negara-negara tetangganya di Eropa.
·
Asian Accounting
Sistem akuntansi
pada kelompok negara-negara Asia berbeda dengan sistem akuntansi pada
negara-negara di kelompok Anglo-American, Nordic, Germanic, dan Latin.
Akuntansi Asia cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia jika
dibandingkan dengan negara-negara Anglo-America. Contoh negaranya adalah Jepang
dimana tradisi akuntansi Jepang memberikan preferensi kepada informasi yang
dibutuhkan oleh kreditor dan petugas pajak. Serta pemerintahan Jepang memiliki
pengaruh yang besar terhadap sistem akuntansi di Jepang dalam segala aspek.
Banyak perusahaan di Jepang mempersiapkan laporan keuangan tambahan dalam
bahasa inggris yang ditunjukan bagi pengguna luar negeri.
Perkembangan
Akuntansi di Asia
1.
Thailand
·
Satu-satunya negara di Asia Tenggara
yang tidak mengalami kolonisasi atau penjajahan.
·
Sistem akuntansi yang berlaku
menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti
pada negara-negara Anglo-Amerika.
·
Standar akuntansi di Thailand
diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand
(ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri
perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya.
·
Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi
21 dari standar IAS.
·
Thailand SEC mewajibkan seluruh
perusahaan yang tercatat di bursa Thailand untuk diaudit oleh Akuntan Publik.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi
di negara Thailand
1.
Sumber Pendanaaan
Sumber pendanaan dari negara
Thailand berasal dari Ekonomi Thailand yang bergantung pada ekspor, dengan
nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia
pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar
asing lainnya. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di
bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah
eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang
dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk
perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi
seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat. Dengan
mengekpor apa yang dimiliki negara Thailand seperti beras maupun produk-produk
lain dapat membuat pendapatan negara Thailand bertambah. Dengan bertambahnya
pendapatan dapat dijadikan pendanaan bagi negara. Semakin banyak pendapatan
yang dihasilkan maka semakin besar juga pendanaan atau pembelanjaan yang dapat dikeluarkan
oleh negara Thailand.
2.
Sumber Hukum
Pendiri hukum Thailand modern adalah
Pangeran Rabi dari Ratchaburi yang memainkan peran utama dalam memperkenalkan
sistem modern administrasi peradilan. Penyusunan Kode Sipil dan komersial
dimulai pada masa pemerintahan Raja Rama V dan selesai pada masa pemerintahan
Raja Rama VII. Revolusi 1932 memiliki efek penting pada sistem hukum dan
peradilan Thailand karena mengubah bentuk pemerintahan dari monarki absolut
menjadi monarki konstitusional. Konstitusi vested kekuasaan kehakiman dengan
Pengadilan. Hakim melaksanakan tugasnya atas nama Raja dan terjamin kemandirian
dalam kasus mengadili menurut hukum yang berlaku.
3.
Perpajakan
Informasi pajak Thai : perpajakan
umum atas penghasilan, bagaimana itu dihitung , kapan harus membayar pajak ,
apa ada pembebasan dan banyak lagi. Semua individu, apakah asing atau Thai ,
yang bekerja di Thailand atau memiliki penghasilan kena pajak harus mengajukan
permohonan untuk nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen
Pendapatan pada presentasi dari kartu identitas atau paspor asing Thailand dan
bukti dari kebutuhan untuk nomor tersebut. Ada tarif pajak yang lebih rendah
untuk perusahaan UKM dan kemitraan hukum , berarti dalam kasus ini, suatu
entitas dengan tidak lebih dari 5 juta Baht modal disetor . Posisi pajak adalah
sebagai berikut : - di mana laba bersih kurang dari 150.000 Baht dalam periode
akuntansi : tidak ada pajak - di mana laba bersih lebih dari 150.000 Baht
tetapi kurang dari 1 juta Baht dalam periode akuntansi : pajak 15 persen - di
mana laba bersih melebihi 1 juta Baht dalam periode akuntansi : 23 persen pajak
untuk periode akuntansi yang dimulai dari 1 Januari 2012 , dan pajak 20 persen
untuk periode akuntansi terhitung sejak 1 Januari 2013 Kantor pajak utama di
Bangkok , tetapi ada Departemen Pendapatan kantor cabang di seluruh Thailand .
Kantor Utama juga memiliki personel berbahasa Inggris yang dapat membantu
dengan pajak pengarsipan, informasi umum atau untuk mencari cabang.
4.
Ikatan Politik dan Ekonomi
Politik Thailand saat ini dilakukan
dalam kerangka monarki konstitusional , dimana Perdana Menteri adalah kepala
pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara . Peradilan adalah
independen dari eksekutif dan legislatif . Kerajaan Thailand dan Kerajaan Siam
akhir berada di bawah kekuasaan absolut raja- raja . Namun, setelah ' revolusi
demokratik ' pada tahun 1932 , dipimpin oleh birokrat dan militer
kebarat-baratan yang berorientasi tradisional , negara resmi menjadi di bawah
monarki konstitusional dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Konstitusi tertulis pertama dikeluarkan. Namun politik menjadi arena
pertempuran antara faksi-faksi elit lama dan baru , birokrat , dan jenderal .
Kudeta terjadi dari waktu ke waktu , sering membawa negara di bawah
pemerintahan junta belum lain . Sampai saat ini Thailand telah memiliki tujuh
belas charter dan konstitusi , yang mencerminkan tingkat tinggi ketidakstabilan
politik . Setelah kudeta berhasil , rezim militer telah dibatalkan konstitusi
yang ada dan diumumkan charter interim . Negosiasi antara politisi , orang
berpengaruh dan jenderal telah menjadi faktor utama untuk pemulihan stabilitas
politik sementara.
5.
Inflasi
Maret, harga konsumen naik 0,22%
dari bulan sebelumnya, yang hampir tidak berubah dari kenaikan 0,23% yang
diamati pada bulan Februari. Menurut Departemen Perdagangan, kenaikan Maret
adalah hasil dari kenaikan harga untuk makanan dan minuman non-alkohol serta
untuk transportasi dan komunikasi. Inflasi tahunan naik tipis dari 2,0% pada
bulan Februari menjadi 2,1% pada bulan Maret. Hasilnya adalah setara dengan
ekspektasi pasar. Harga konsumen inti, yang mengecualikan energi dan harga
pangan segar, turun sedikit dari 0,27% pada Februari menjadi 0,08% pada bulan
Maret. Selain itu, inflasi inti tahunan naik tipis menjadi 1,3% (Februari:
1,2%). Inflasi inti masih dalam kisaran target bank sentral sebesar 0,5% -3.0%.
The Bank of Thailand memproyeksikan inflasi akan rata-rata 2,4% pada tahun
2014. FocusEconomics Consensus Forecast panelis memperkirakan inflasi rata-rata
2,8% pada tahun 2014, yang turun 0,1 poin persentase dari Konsensus bulan lalu.
Untuk tahun 2015, panelis melihat rata-rata inflasi sebesar 3,1%.
6.
Tingkat Perkembangan Ekonomi
Pada tahun 2010 ekonomi negara thailand
akan tumbuh lebih dari 7% setahun ini namun melambat pada tahun 2011, walaupun
awal tahun adanya kekerasaan dan bencana. Berikut merupakan beberapa faktor
untuk menunjang Perekonomian dinegara Thailand. 1. Pertanian (agrikultur) Hasil
pertanian yang utama di Thailand Beras, singkong (tapioca), karet, jagung,
tebu, kelapa, kacang kedelai 2. Pertambangan Hasil pertambangan meliputi timah
(hasil pertambangan utama), tembaga, minyak dan gas, biji besi, emas, timbal,
dan wolfram. 3. Industri Industri yang dikembangkan masih bersifat industri
pengolahan hasil alam, seperti pengolahan beras, pengolahan karet mentah,
pemintalan benang, tekstil, semen, dan berbagai produk olahan minyak bumi. Saat
ini mulai berkembang industri perakitan komponen elektronika dan otomotif. 4.
Pariwisata Pemerintah Thailand menggabungkan konsep wisata alam dan wisata
budaya. Salah satu objek wisata alam yang terkenal adalah Pantai Pattaya di
Teluk Siam dan panorama indah pegunungan di Chiang Mai (Pegunungan Utara).
Wisata budaya berupa bangunan-bangunan sejarah atau tarian khas Thailand.
7.
Tingkat Pendidikan
Dalam acara rapat dengan Atase
Pendidikan (atdik) yaitu untuk pemantapan program kerja dan pembinaan Sekolah
Indonesia Luar Negeri di Bangkok (SILN), telah di paparkan tentang sistem
pendidikan di Thailand. Dalam paparan tentang sistem pendidkan di Thailand
ternyata ada kesamaan dengan sitem pendidikan di Indonesia dan ada juga
perbedaanya. Berikut ini penjelasannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi
menjadi 3, yaitu : pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan
informal.Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan
pendidikan tinggi. sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari :
program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan dan interest
group program. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun, dengan
rincian grade sebagai berikut : • Pendidikan play group dan TK usia 3-6 tahun •
Pendidikan Sekolah dasar (selama 6 tahun), grade 1-6 • Pendidikan Sekolah Menengah
(selama 3 tahun), grade 7-9 • Pendidikan Sekolah Menengah atas (selama 3
tahun), grade 10-12 Untuk grade 7-12 dalam satu kompon sekolahan, mereka tak
harus mendaftar lagi , sudah otomatis melanjutkan di sekolah itu. Ujian
Nasional (UN) di Thailand dikoordinasikan oleh Bureu of Education Testing
Office dari Komisi Pendidikan Dasar yang memakai Sistem Ordinary National
Education Test (O-net). UN di wajibkan untuk grade 3, 6, 9 dan 12. Ada 8 mata
pelajaran yang di-UN kan yaitu : 1. Bahasa Thai 2. Matematika 3. Science 4.
Ilmu sosial 5. Agama dan Kebudayaan 6. Bahasa asing 7. Health dan Physical
Education 8. Art, Career dan Technology Sedangkan siswa dari grade
1,2,4,5,7,8,10 dan 11, mengikuti ujian kelas dari sekolah masing-masing yang
mengacu dari Office of Academic affair , Kementrian Pendidikan Thailand, secara
serentak. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kawan-kawan.
8.
Budaya
Budaya dari Thailand menggabungkan
kepercayaan budaya dan karakteristik adat ke daerah yang dikenal sebagai
Thailand modern ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja,
bersama dengan tetangga pra-sejarah budaya Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi
terutama oleh Animisme , Hindu , Buddha , serta oleh migrasi kemudian dari Cina
, dan selatan India
2. Indonesia
Berdasarkan seajarah,
sistem akuntansi Indonesia didasari oleh sistem akuntansi Belanda sebagai hasil
dari pengaruh Belanda di negeri ini. Tetapi, ikatan antara kedua negara rusak
pada pertengahan tahun 1900. Indonesia berubah mengikuti praktik akuntansi AS.
IAI didirikan pada tahun 1959 untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun
1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan
GAAP As pada waktu itu. Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi
yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974,
IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan.
Indonesia telah membuat perkembangan ekonomi yang bagus pada dekade yang lalu.
Tetapi krisis fiansial asia membuat negara ini menuju ke arah kemiskinan. Sejak
krisis, Indonesia telah melakukan beberapa perubahan sosial dan politik. Yang
menghasilkan perubahan substansial dan merubah drajat kemakmuran sperti sebelum
krisis. Pada tahun 1994, komite standar akuntansi keuangan direkonstruksi
sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI, sekarang DSAK
bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi indonesia dengan IFRS.
3.
Vietnam
Standar akuntansi Vietnam
Globalisasi
membawa pengaruh mendasar pada pergerakan
informasi dan perpindahan modal. Multi National
Corporation (MNC) beroperasi di
berbagai negara dengan berbagai
macam standar pelaporan keuangan.
Sementara itu dalam
pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi
ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS (International
Financial
Reporting Standards) menjawab tantangan bagaimana
pelaporan keuangan harus
dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini
sedang menuju ke dalam satu
standar pelaporan. Satu per satu negara di dunia saat
ini mulai mengadopsi IFRS.
Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya telah mengadopsi IFRS.
Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan termasuk perusahaan
yang terdaftar di bursa. IFRS (International Financial Accounting Standard)
adalah suatu upaya untuk mempekuat arsitektur keuangan global dan mencari
solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.
Adopsi
penuh standar akuntansi internasional
adalah mengadopsi standar akuntansi
internasional secara penuh
tanpa adanya perubahan-perubahan untuk
diterapkan di suatu
negara. Adopsi dan
implementasi standar akuntansi
internasional (IAS) yang
sekarang menjadi International
Financial Reporting Standard (IFRS)
bukanlah suatu yang mudah.
Pengadopsian
IFRS di Vietnam dipengaruhi oleh :
1.
Tingkat pendidikan merupakan pilar penting dalam
perkembangan standar akuntansi modern. Keputusan adopsi IFRS merupakan langkah
strategis dan penting yang memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi,
kompetensi, dan kepakaran dalam memahami standar. Pertimbangan profesional dan
kepakaran akuntan tentunya hanya dapat diperoleh melalui tingkat pendidikan
yang tinggi. Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu mencapai
kompetensi ini sehingga mendukung adopsi IFRS.
2.
Keberadaan pasar modal suatu negara
akan mendorong negara dalam menerapkan standar akuntansi yang baik demi
menjamin kualitas informasi yang berguna bagi investor. Di negara yang memiliki
pasar modal, organisasi penyusun standar cenderung menerapkan sistem akuntansi
yang menjamin dihasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan berguna bagi
investor. Keberadaan pasar modal saja tidak cukup, perkembangan pasar
modal yang berbeda di setiap negara akan menunjukkan perhatian yang
berbeda terhadap perlunya sistem akuntansi yang berkualitas.
3.
Perekonomian yang terbuka untuk diaksesoleh investor
luar negeri akan membawa manfaat tersendiri. Semakin
terbukanya ekonomi, maka semakin besar kemampuan negara untuk menarik modal
asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negara dengan perekonomian yang
terbuka, akan mendapat banyak tekanan beragam dari kepentingan pihak
internasional baik investor luar negeri, MNC, kantor akuntan internasional, dan
institusi keuangan internasional. Tekanan pihak eksternal tersebut merupakan
dorongan utama untuk mewujudkan kualitas informasi akuntansi yang lebih baik
dengan meningkatkan keterbandingan sehingga mendorong adopsi IFRS.
4.
Negara dengan mekanismeperlindungan investor yang
lemahakan semakin tinggi kemungkinannya mengadopsi IFRS sebagai upaya
meningkatkan perlindungan investor melalui penyajian informasi keuangan yang
komprehensif dan dapat dibandingkan melalui standar internasional. Negara
dengan tingkat perlindungan investor yang semakin rendah akan memiliki insentif
untuk mengadopsi IFRS guna mengurangi resiko ekspropriasi terhadap pemegang
saham non sepengendali.
5.
Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan
perkembangan sistem akuntansi. Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi menjadikan fungsi akuntansi sebagai instrumen pengukuran dan komunikasi
yang penting. Aktivitas bisnis dan perekonomian menjadi semakin kompleks
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sehingga memerlukan
standar akuntansi yang semakin baik dan berkualitas seperti IFRS.
6.
Kualitas regulator yang semakin baik di negara
berkembang akan meningkatkan kemungkinan adopsi IFRS. Negara yang mengadopsi
IFRS mengharapkan bahwa adopsi IFRS akan meningkatkan kualitas informasi
laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan alokasi modal untuk
meningkatkan perkembangan sektor swasta.
7.
Keberadaan standar akuntansi lokal yang berarti
bahwa negara dengan perkembangan stanar yang sebelumnya mengacu ke standar
akuntansi internasional akan semakin mungkin untuk mengadospi IFRS dibandingkan
negara dengan perkembangan standar akuntansi yang tidak mengacu ke standar
internasional karena tidak menimbulkan biaya pelaihan yang besar.
8.
Faktor irasional lain yaitu karena
ingin memperoleh legitimasi eksternal misalnya mitra utama perdagangan atau
karena ketergantungan politis dengan negara tertentu atau kelompok kerja sama
tertentu.
4. Brunei Darussalam
Brunei
Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus
2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk
mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan
lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa
Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar
Akuntansi Orde 2010.
Tujuan utama
dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di
sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa
akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam
kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan
Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau
Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan
mengawasi praktik akuntansi.
Diharapkan
bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai
manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk
memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara
pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.
· 8
faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam :
1. Sumber Pendanaan
Ekonomi
Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan
nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei
yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.
Selain
bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan
diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang
perdagangan dan Industri
2. Sistem Hukum
Brunei
memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari
Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini
didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting
dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di
Brunei.
Struktur
Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari
10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga
di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi
tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah,
keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di
antaranya adalah penduduk setempat. Ketua Mahkamah Agung adalah hakim dari
Pengadilan Tinggi Hongkong. Tidak ada sistem juri di Brunei dan seorang Hakim
atau Hakim duduk sendirian untuk mendengar kasus hukuman mati kecuali untuk
kasus-kasus dimana 2 Hakim Pengadilan Tinggi akan duduk. Pengadilan Tinggi
terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Pengadilan
Banding duduk dua kali setahun selama sebulan setiap kali. Banding kepada Dewan
Penasihat dalam kasus pidana tidak lagi tersedia, sementara masih
mempertahankan hak yang sangat terbatas banding kepada Dewan Penasihat dalam
kasus perdata.
3. Perpajakan
Brunei tidak
mewajibkan warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak untuk membiayai
tunjangan kesejahteraan negara. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau No Goods
& Services Tax (GST), serta tidak ada Value-Added Tax (VAT) atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Dan satu-satunya pajak yang dibayar hanyalah Pajak
Jalan.
4. Ikatan Politik dan Ekonomi
Brunei
memiliki hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan
Negara-negara lain serta ikut sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat
konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali
Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRT dan Republik Tiongkok. Selain itu
terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang
menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti
Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk
Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun,
pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional.
Brunei tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti APEC,
ASEAN dan WTO.
5. Inflasi
Brunei
memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak
penghasilan pribadi. Kemampuan kesultanan Brunei untuk menyediakan program
kesejahteraan yang berlimpah menjamin legitimasi yang sangat diperlukan oleh
negara di dalam lingkungan politik tanpa perwakilan politik dan bentuk
partisipasi politik yang berarti.
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi
Brunei ialah
penghasil minyak yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan pengeluaran
sebanyak 180,000 tong (29,000 m³) sehari, serta juga penghasil gas yang
terbesar keempat di dunia. Tingkat pertumbuhannya melambung naik dengan
kenaikan harga petroleum pada tahun 1970-an dan puncaknya pada tahun 1980
dengan tingkat pertumbuhannya sebesar AS$5.7 bilion. Bagaimanapun, tingkat
pertumbuhannya merosot sedikit dalam waktu lima tahun berturut-turut, dan
kemudian jatuh hampir 30% pada tahun 1986. Kejatuhan tingkat pertumbuhannya ini
diakibatkan oleh jatuhnya harga petroleum serta pemotongan pengeluaran oleh
Brunei.
Tingkat
pertumbuhan di Brunei mulai sedikit naik sejak tahun 1986, dan tumbuh sebanyak
12% pada tahun 1987, 1% pada tahun1988, dan 9% pada tahun 1989. Pada
tahun-tahun belakangan ini, tingkat pertumbuhannya sebesar 3.5% pada tahun
1996, 4.0% pada tahun 1997, 1.0% pada tahun 1998, dan anggaran 2.5% pada tahun
1999 (disebabkan oleh harga minyak yang lebih tinggi pada separuh kedua).
Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan di Brunei pada tahun 1999 sebanyak
kira-kira AS$4.5 bilion masih jauh daripada tingkat pertumbuhan puncak pada
tahun 1980.
Krisis
Keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998, bersama-sama dengan naik turun harga
minyak telah mewujudkan ketidakpastian serta ketidakstabilan dalam ekonomi di
Brunei. Selain itu, jatuhnya lembaga AMEDEO, syarikat pembinaan Brunei yang
terbesar proyek-proyeknya membantu meningkatkan ekonomi dalam negeri yang
mengakibatkan kemerosotan ekonomi.
7. Tingkat Pendidikan
Program
pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan
menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama dalam
pendidikan, yaitu :
a.
Sistem dwibahasa di semua sekolah
b.
Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum
sekolah
c.
Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia
termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik.
Dalam bidang
pendidikan, Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM
yang berahlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistim pendidikan umum di
Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara “commonwealth”
seperti Inggris, Malaysia,
8. Budaya
Brunei
Darussalam adalah Negara dengan muti etnis, dimana etnis-etnis tersebut
tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Barunay. Keragaman yang ada
dalam etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama,
melainkan budaya, sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei yang beragama islam lebih
cenderung menjadi Brunei Malays, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara
bahasa Melayu.
5.
Jepang
Sistem
akuntansi di Jepang
Regulasi akuntansi
• Penetapan
standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001 oleh ASBJ
• Tahun
2003 didirikan Certified Public Accountant and Auditing Oversight Board.
• ASJB
juga bekerja sama dengan IASB dalam mengembangkan IFRS (2011)
Pengukuran akuntansi
• Laporan
Konsolidasi
• Goodwill
diukur berdasarkan nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi & diamortasikan
20tahun
• Metode
ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan
anak perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan
operasionalnya.
6.
Cina
Perubahan besar tekanan di
bawah Cina terjadi dari fokus utama pada informasi yang dibutuhkan oleh
pemerintah, yang. Menuju ke sudut pandang yang lebih luas termasuk oleh
investor, kreditor dan manajemen perusahaan. Sebuah keputusan yang berorientasi
mikro yang menahan ukuran kontrol makro ekonomi-keseimbangan yang diberikan ke
tradisis Cina oleh keseragaman dan peraturan yang detail. RRC adalah negara
yang menganut paham komunis, oleh karena itu pemerintah, melalui hukum yang
ditetapkan oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah pengaruh utama dari akuntansi dan
auditing. Meskipun sejarah akuntansi di Cina bisa dilacak 2000 tahun yang lalu,
pada awal tahun 1900 sistem pembukuan ganda dikenalkan,. Kemudian pada tahun
1940, sistem akuntansi berorientasi barat dilaksanaka pada perusahaan besar dan
pelajaran akuntansi di tingkat universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK
dan AS. Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah drastis dengan pengenalan sistem
akutansi Uni Soviet dan tekanan atas keseragaman dan kontrol terpusat untuk
tujuan rencana nasional. Sejak 1978, pendekatan ini telah dimodifikasi
mengikuti kebijakan "pintu terbuka" ke dunia luar dan program
ambisius Cina untuk meodernisasi. Dengan mreformasi ekonomi yang menuju ke arah
orientasi ekonomi telah mendatangkan beberapa reformasi akuntansi. Hukum akuntansi
RRC diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi pada 1993 dan lagi 1999, ditetapkan
prinsip umum yang peduli tentang pean dan lingkungan akuntansi, dan didukung
oleh MOF untuk mengeluarkan standar akuntansi. Pada tahun 1992, dasar akuntansi
untuk perusahaan bisnis dan kerangka kerja konseptual unuk RRC di keluarkan,
pada awal tahun 1993 standar akuntansi dikembangkan ke dalam berbagai topik
dengan standar akhir yang dikeluarkan. Pada tahun 1998, peraturan yang
diaplikasikan untuk bergabung ke perusahaan diganti dengan keluarnya sistem
akuntansi untuk bergabung dengan PT. mengikuti revisi peraturan akuntansi pada
tahun 1999, Dewan RRC juga mengeluarkan FARR untuk perusahaan. Yang mana
memperbaharui definisi dari aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan dan
beban yang sebelumnya sama dengan standar dasar. FARR juga mengelompokan
komponen pertanyaan keuangan/laporan keuangan termasuk laporan arus kas, neraca
saldo dan laporan laba rugi. Standar akuntansi yang baru, dibangun sebagai
standar dasar dan rangkaian dari standar spesifik, yang menggambarkan perubahan
besar dengan pendekatan dalam akuntansi Cina dalam hal semua perusahaan
sekarang perlu patuh dengan gabungan dari prinsip akuntansi. Tetapi isi yang
paling penting dalam konteks standar akuntansi yang baru. Ini mengambarkan
sebuah area baru dalam akuntansi Cina. Satu berdasarkan dari pendekatan pasar
yang berorientasi barat lebih dari gaya lama Uni Soviet. Akuntansi keuangan
berdasakan pada kesamaan sember dana dan pengaplikasian dana, telah
diperbaharui dan diganti dengan penjumlahan akuntansi, dimana aset-aset equal
liabiltas ditambah modal/ekuitas pemilik. Dalam pembuatan perubahan ini,
kepentingan grup pengguna yang lebih luas melebihi pemerintah. Telah dikenali,
di beri nama, investor, kreditor dan manajemen perusahaan. Informasi akuntansi
sekarang harus bertemu dengan lebih dari persyaratan untuk kontrol makro
ekonomi nasional. Jadi posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi bisa
dimengerti dan praktik finansial &administrasi yang telah dikuatkan, informasi
akuntansi juga harus bertemu dengan kepentingan/kebutuhan pengguna eksternal
dan manajemen. Meskipun pemerintah melalui MOF dan agensi akuntansi resmi, DAAA
telah menetapkan reformasi akuntansi, ini sangat adil untuk dikatakan bahwa
organisasi akuntansi ,yang notabene adalah Asosiasi Akuntansi Cina, sebuah
badan yang mengkhususkan dalam penelitian dalam pendidikan, teori dan praktik
akuntansi, telah memainkan peranan penting. Asosiasi ini didirikan pada tahun
1980, membentuk grup penelitian dalam teori dan standar akuntansi dengan
kebanyakan anggotannya yang memiliki pendidikan setara dengan profesor.
•
Sejarah akuntansi Cina berawal pada
tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu
•
Pada awal tahun 1900 sistem pembukuan
ganda dikenalkan, Kemudian pada tahun 1940, sistem akuntansi berorientasi barat
dilaksanaka pada perusahaan besar dan pelajaran akuntansi di tingkat
universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK dan AS.
•
Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah
drastis dengan pengenalan sistem akuntansi Uni Soviet dan tekanan atas
keseragaman dan kontrol terpusat untuk tujuan rencana nasional. Sejak 1978,
pendekatan ini telah dimodifikasi mengikuti kebijakan "pintu terbuka"
ke dunia luar dan program ambisius Cina untuk medernnisasi.
•
Tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkan
Standar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis ( Accounting Standar for Business
Enterprises – ASBE )
•
Komite Standar Akuntansi Cina (China
Accounting Standards Committee--CASC) didirikan pada tahun 1998
•
ASBE yang baru diterbitkan pada tahun
2001. Sebelum tahun 2005, seluruh perusahaan milik Negara akan diwajibkan untuk
mengadopsi ASBE dan selanjutnya akan diperluas kepada seluruh perusahaan
berukuran menengah dan besar
7.
Singapura
•
Standar akuntansi dikenal sebagai
Standar Pelaporan Keuangan Singapura (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua
perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari
2003 harus memenuhi SFR.
•
Akrual berbasis akuntansi adalah salah
satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun
atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima
atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam
laporan keuangan periode yang berhubungan
•
Singapura telah mengadopsi semua Standar
Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment
Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005.
8.
Korea
Selatan
Standar
akuntansi keuangan di korea selatan
•
Korea
Accounting Standards Board (KASB) telah merilis sebuah laporan pada pelajaran
dari adopsi Korea dari International Financial Reporting Standards (IFRS).
•
Korea
mengumumkan 'roadmap' untuk adopsi setara Korea International Financial Reporting
Standards (K-IFRS) pada tahun 2007
•
Sebanyak 3.126 entitas, termasuk 1.783
entitas yang terdaftar, 201 lembaga keuangan non-terdaftar dan 1.142 entitas
non-terdaftar, mulai menerapkan IFRS pada tahun 2011.
http://staff.ui.ac.id/system/files/users/martani/material/pak12keragamanstandarcompatibilitymode.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar